TRAGEDI PERAYAAN HALLOWEEN DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DALAM MELINDUNGI MASYARAKAT

Peristiwa Tragedi Kemanusiaan yang terjadi di Distrik Itaewon, Seoul, tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran dan tanggung jawab pemerintah. Apalagi jumlah korban jiwa mencapai ratusan, dan kejadian ini seharusnya bisa dihindari karena pemerintah memiliki kewenangan dan kuasa untuk membuat suatu keadaan yang dapat dideteksi lebih awal agar tidak ada kejadian yang menimbulkan kekacauan atau tragedi.

Setiap negara pasti memiliki perangkat di bidang keamanan, khususnya institusi yang berhubungan langsung dengan keamanan negara. Negara pastinya dapat mendeteksi suatu keadaan yang berpotensi mengancam keamanan dan ketentraman negara, Seumpama saja satu negara akan ada kudeta, huru-hara, atau serangan dari pihak luar saya yakin dan percaya negara amat sangat mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi dan bersiaga dalam kondisi seburuk apapun.

Dalam hukum HAM Internasional sangat tegas mengatur bahwa negara mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Dan Rakyat mempunya HAK untuk dilindungi. Negara ditempatkan sebagai “duty bearer” (Pemangku Kewajiban) untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Mengapa kejadian Perayaan Halloween yang merengut ratusan korban jiwa ini bisa terjadi?

Dari sudut pandang Hukum Ketatanegaraan, fungsi Hukum Tata Negara (HTN) digunakan sebagai alat ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, serta membatasi berbagai macam aktivitas masyarakat agar terbentuk suatu tatanan hidup yang aman, tertib, dan berkeadilan. Sehingga keselamatan rakyat adalah yang utama, seperti adagium “Solus Populi Suprema Lex” yang menyebutkan bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi’’. Hal ini menekankan bahwa Keselamatan jiwa merupakan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya, sekalipun negara dalam kondisi keadaan perang.

Hikmah dari peristiwa Tragedi Perayaan Halloween ini membuktikan bahwa Keselamatan jiwa bukanlah semata-mata tanggung jawab masyarakat, akan tetapi lebih ditekankan pada peran pemerintah dalam melindungi masyarakatnya dalam segala aspek kehidupan khususnya yang menyangkut jiwa manusia. Banyaknya peristiwa di berbagai negara yang merengut banyak jiwa manusia adalah gambaran hubungan erat antara peran pemerintah dalam mengatur tatanan dan hidup masyarakatnya. Sehingga bila pemerintah sebagai pemangku kekuasaan gagal menyelamatkan masyarakatnya akan berdampak buruk terhadap kedaulatan dan kesinambungan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi bangsa dan Negara Indonesia yang sangat kita cintai ini.

Saya pribadi turut berduka cita atas peristiwa yang terjadi di Distrik Itaewon, Seoul dan berharap peristiwa ini tidak terulang kembali.

Terima kasih,

Salam Taat Hukum,

Riang Prasetya, SH.,MH.,MM.,CLA.,CLI.,CCD.,CMC.,CMe.